#IndonesiaGelap Bikin Aku Turun ke Jalan (Lagi)
Belakangan ada hal-hal buruk yang muncul dari kebijakan pemerintah yang kalau aku jelaskan dengan tulisan bisa berbab-bab saking banyaknya, tapi aku meniatkan blog ini sepersonal mungkin, se-aku-mungkin, agar orang paham dari sekian banyak huru-hara itu, mana yang paling bikin aku ‘nyess’.
Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 24 November 2024, dini hari, seorang anak SMK, mati ditembak polisi. Ada apa gerangan? Kenapa anak sekolah berurusan dengan polisi — sampai ditembak mati?
Seperti biasa, polisi berkelit, bohong, bahkan memfitnah, tetapi akhirnya investigasi sipil dan media menemukan fakta terang-benderang bahwa ini ada bocah ditembak gitu aja polisi. Iya, nggak ada sebab-sebab khususnya yang sampai gimana banget sampai akhirnya polisi mengeluarkan timah panas.
Ketika pertama kali membaca berita ini, aku berkaca-kaca, membayangkan.. ya Allah ini bisa aja aku dulu waktu SMA! Aku sekolah di Semarang. Aku tahu rasanya pulang malam naik motor. Aku tahu lokasi si polisi menghabisi nyawa anak itu — di jalan raya.
Mengapa instrumen negara, yang gajinya kubayar dari pajakku, yang tugasnya katanya melindungi warga, bisa-bisanya membunuh anak-anak.. dua kali? Pertama ia bunuh orangnya, kedua polisi, atas nama institusi, mencoba membunuh karakternya.
Ironisnya tak lama berselang pilkada serentak dilakukan dan tebak Jawa Tengah siapa gubernurnya? Yes, mantan Kapolda Jateng. Gubernur Jawa Tengah terpilih (yang kemarin baru dilantik itu) adalah POLISI.
What happened with warga Jawa Tengah? Ada apa dengan tetanggaku? Saudara-saudara sekampungku — sampai saat ini KTP-ku masih Jawa Tengah.
Setelah memperoleh pendidikan yang lebih baik, aku memahami sebuah term yang menarik, ia bernama “kemiskinan struktural” — kondisi miskin, yang bukan hanya karena satu atau dua faktor, namun karena seluruh sistem membuat seseorang itu menjadi miskin.
Di tulisanku yang lain, aku pernah membahas bagaimana kemiskinan itu bisa menjadi sedemikian kompleks. Miskin berkawin-silang dengan pendidikan rendah, kesempatan kerja yang kecil, upah yang tidak layak, pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan berujung pada miskin yang berulang-ulang. Kemiskinan struktural inilah yang membuat kenapa di setiap pemilu selalu ada orang yang suaranya bisa dibeli dengan amplop berisi 25 ribu, atau bansos beras jelek yang bahkan untuk mereka hidup sebulan aja nggak cukup. Tapi mereka miskin, lebih baik dapat bansos daripada tidak sama sekali.
Untuk mengatasi kemiskinan struktural, kita tidak bisa menggunakan solusi personal. Harus ada intervensi yang menyeluruh dari sesuatu yang memiliki wewenang luar biasa, dan sesuatu itu harusnya bernama “negara” yang dikelola oleh sekelompok orang yang kita sebut “pemerintah”.
Negara memiliki resource yang luar biasa banyak, ada uang ribuan triliun, ada lahan yang luas, ada sumber daya yang banyak sekali. Perkaranya cuma satu; mau nggak, pemerintah?
Sayangnya hari-hari ini aku tidak melihat kemauan negara untuk melakukan hal yang lebih baik, melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Uang kuliah semakin mahal, artinya akan lebih kecil kesempatan orang miskin dari desa, orang-orang sepertiku ini, untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi.
Di level pendidikan dasar, kebijakan pemerintah tidak kalah chaosnya; dari mulai zonasi yang nggak ngotak, gaji guru yang kelewat kecil, instrumen hukum yang cacat menindak korupsi.
Negara gagal memberikan hal paling dasar untuk mengatasi kemiskinan struktural; pendidikan. Dan sepertinya juga pemerintah emang nggak mau lebih banyak orang berpendidikan dan memiliki nalar kritis.
Pada beberapa hal, kemiskinan akan menguntungkan rezim. Ia hanya soal investasi aja, modal sekian, baliknya sekian. Akan jauh lebih mudah mengatur orang miskin (dan bodoh) dibandingkan menghadapi ribuan, jutaan orang yang berpikir.
Kasus #GammaDibunuhPolisi adalah percikan kecil buatku yang menjadi titik paling ironis bagaimana negara (polisi) ternyata memang se-tidak-peduli-itu dengan masa depan kita (anak sekolah). Mereka bisa membunuh dan menghabisi masa depan kita dengan seperangkat alat dan kekuasaan yang mereka punya. Dan yang paling ironis dari kasus Gamma yang mati di tangan polisi adalah, kita melihat dengan terang-benderang, mereka, instrumen negara yang kita bayar dengan pajak itu, tidak bodoh, hanya bangsat aja.
Kemarin aku turun ke jalan, menggunakan cutiku dari kantor, untuk ikut berteriak marah ke pemerintah. Ini adalah panggilan moralku, karena sebagai anak perempuan dari kampung, aku cukup beruntung untuk bisa meraih pendidikan tinggi dan berkesempatan memperbaiki hidup — karena aku bisa sekolah. Aku memiliki kemampuan berpikir dan bersuara pada nilai-nilai yang aku anggap benar.
Sungguh aku nggak pernah menyangka bahwa aku tiba di titik untuk ikut serta (lagi) dalam aktivisme, saking gelapnya pemerintah membawa masa depan bangsa Indonesia ini. Karena sekarang, di usiaku yang 30an ini, di tengah karierku yang mulai mapan, di tengah ekonomiku yang semakin membaik sebagai kelas menengah, aku justru mulai berpikir, kehidupan ini, nggak hanya untuk aku, kan?
Bukankah kita semua, berhak untuk hidup dengan baik, berhak mendapat pendidikan, dan berhak keluar dari lingkaran kemiskinan itu?
