Kemiskinan dari Jarak yang Cukup Dekat — Part 3
Part kedua bisa dibaca di sini.
Pada beberapa titik, kadang-kadang aku merasa bersyukur berasal dari kota kabupaten kecil — yang mayoritas penduduknya miskin. Kondisi itu membuatku lebih mindful dan lebih bersyukur untuk apapun yang aku punya — meski sebagiannya lagi tetep sambat kenapa sama-sama lahir di keluarga Salim aku lahirnya di Salim yang ini, bukan Salim yang punya Salim Group wkwk.
Beberapa waktu lalu ketika di rumah orang tuaku, aku menegur anak-anak kecil yang lempar-lemparan batu di sekitar mobil yang parkir. Bukannya main yang normal-normal aja, mereka malah mengejekku sambil mengacung-acungkan bambu.
Waktu aku cerita ke tanteku, dia bilang, “Pasti anaknya si ini kan? Emang gitu nggak bisa diatur.”
Aku jadi inget sebuah cerita legend yang sampai kapanpun akan kuulang-ulang untuk menjelaskan betapa kompleksnya masalah kemiskinan struktural di sekitar sini:
Ada orang yang sejak kecil ibunya pergi entah ke mana. Sebut saja si X. X tinggal dengan neneknya sementara bapaknya jadi kuli di kota. Di usia yang nggak matang-matang amat — kalau tidak bisa dibilang underaged, X merantau ke kota dan pulang dengan kondisi hamil dan kata orang dia sakit, desas-desus bilang dia kena HIV/AIDS dan lahirlah anak kecil yg distigma semua orang. Di desa, orang tidak terinfo soal HIV. Anak sekecil itu harus tumbuh disia-siain banyak orang, bahkan tukang cukur menolak untuk nyukur karena takut tertular.
Ayah si X yang istrinya entah ke mana itu, seperti halnya laki-laki lain yang nggak kuat hidup sendiri, akhirnya kawin lagi, dengan perempuan yang tiap anaknya usia 1 tahun hamil lagi sampai ada 5 atau 6 anak-anak di rumah itu.
Anak si X yang lahir tanpa bapak dan cuma punya ibu yang harus kembali ke kota untuk kerja, mau ga mau dititipkan ke rumah neneknya (ibu tiri si X) bersama dengan ‘om-tante’ yg sepantaran. Dengan kepala keluarga yang hanya kuli di kota, kamu tahu sesulit apa ekonomi keluarga itu harus fighting sambil si ibu mengasuh sebanyak itu anak-anak di satu rumah yang nggak seberapa luas.
Anak-anak tumbuh dengan gizi sekadarnya dan pola asuh sekenanya. Yang agak gede dikit udah berkonflik dengan tetangga kanan-kiri karena kedapatan maling ayam.
Jangankan bicara gizi atau pendidikan, bisa memastikan besok semua orang tidak lapar aja, mungkin sulit. Dan ini adalah sedikit gambaran tentang apa itu yang dinamakan kemiskinan struktural — miskin yang diakibatkan oleh sistem yang sangat sengkarut. Saking sengkarutnya, kalau kamu psikolog disuruh ngintervensi juga aku yakin kamu bingung mulainya dari mananya dulu.
Orang yang miskin akan sulit keluar dari zona kemiskinan karena biasanya orang yang miskin sulit meraih pendidikan tinggi. Karena sulit meraih pendidikan tinggi, mereka juga susah kerja, atau kalaupun kerja, lapangan kerja sangat terbatas dan upahnya tidak manusiawi. Bayangkan aja, di Jawa Tengah, tahun 2025 nanti UMP-nya cuma sebesar 2 juta lebih dikit.
Kalau gaji bapaknya cuma 2 juta lebih dikit, bagaimana anaknya bisa kuliah?
Kuliah, atau meraih pendidikan tinggi sulit dijangkau semua orang karena biayanya mahal. Di keluargaku sendiri, terutama dari keluarga bapakku yang miskin 7 turunan, baru di generasiku ada orang yang kuliah. Kalau ditarik 7 keturunan ke atas itu, baru aku yang lulus dari UGM — wkwk mau nangis sekaligus ketawa tiap ingat hal ini.
Ada 1001 rintangan orang meraih pendidikan tinggi di Indonesia. Jangankan pendidikan tinggi ya, bicara pendidikan dasar aja, di negara ini tuh bener-bener sekenanya. Banyak orang sekolah tingkat SMP-SMA nggak ngerti perkalian atau pengetahuan umum sederhana. Skor PISA kita konsisten rendah. Rata-rata IQ orang di negara kita katanya cuma 78. Tapi kok bisa gitu?
Pertama, balik lagi, rata-rata keluarga di Indonesia itu miskin. Ketika miskin, orang akan fokus mencari cara untuk kenyang dulu. Akibatnya, pendidikan anak tidak menjadi fokus. Orang tua jarang terlibat dalam pendidikan anak.
Lalu, di sekolah (negeri) guru-guru berkualitas sangat terbatas. Rasio guru dan murid bisa sampai 1:32. Itupun guru di desa harus digaji sangat murah. Aku pernah dengar ada guru yang sebulan cuma dibayar 250 ribu. Kalau masalah perut aja belum beres, gimana guru bisa mengajar dengan berkualitas?
Ini belum soal lain-lain ya, kayak misal di daerah rumahku itu SMA negeri terdekatnya jaraknya 15 km dan nggak ada public transportation. Tapi ini belum apa-apa. Di luar sana mungkin ada anak-anak SD yang mau sekolah aja harus bertaruh nyawa nyeberangin sungai yang banjir tanpa jembatan yang layak.
Permasalahan antara miskin, tidak bisa sekolah, dan tidak bisa bekerja dengan upah manusiawi ini seperti lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Sebab dari ketiga hal tersebut, masalah akan beranak-pinak menjadi lebih kompleks seperti perkawinan usia muda, reproduksi tanpa perencanaan, literasi finansial yang rendah, KDRT, gizi buruk, akhirnya.. miskin lagi, nggak bisa sekolah lagi, sulit kerja lagi, kawin muda lagi, beranak banyak lagi, miskin lagi, dan begitulah seterusnya sampai kemiskinan itu beranak-pinak nggak tahu kapan ujungnya.
Karena hidup di desa yang sebagian besar tingkat pendidikan penduduknya masih rendah — sama rendahnya yang upah dan kualitas hidupnya, aku memahami betul betapa kompleksnya kemiskinan struktural ini. Makanya aku sangat hati-hati untuk bilang, “Ya makanya kerja keras biar nggak miskin.”
Nggak bisa. Buruh tani itu kurang kerja keras apa? Mereka kerja dari jam 3 pagi.
“Kerja cerdas dong!”
Nggak bisa juga. Sekolah aja susah gimana bisa cerdas?
Instead of pointing finger pada kesalahan-kesalahan individu, aku sekarang sepakat bahwa kemiskinan ini tidak lain tidak bukan adalah salah pemerintah.
Kenapa? Karena sengkarut yang aku ceritakan di atas itu mau tidak mau adalah akibat dari government yang tidak punya willingness untuk membangun peradaban yang maju.
Setelah merasakan jadi kelas pekerja, aku baru sadar betapa banyaknya duit yang dimiliki pemerintah dari hasil pajak yang kita bayar. Duit segitu sebenarnya bisa aja digunakan untuk membuat aturan yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin — masyarakat kebanyakan, misalnya dengan memberikan pendidikan yang layak dan gratis kepada semua orang, membuat aturan upah minimum yang lebih manusiawi, atau memastikan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan diupah layak sehingga mereka bisa totalitas bekerja untuk tujuan pelayanan masyarakat.
Masalahnya, dalam beberapa tahun terakhir ini aja anggaran ke institusi polisi itu lebih gede daripada anggaran pendidikan. Bayangkan aja, duit yang dikasih negara ke polisi itu lebih gede daripada yang dikasih ke sekolah, kampus, guru, dan semua anak Indonesia yang perlu pendidikan. Gimana coba kita mau pinter?
Saat kamu mengamati kemiskinan dari jarak lebih dekat, mungkin kamu akan lebih berempati pada mereka yang miskin. Beberapa orang miskin karena sistem tidak memberi kesempatan mereka untuk tidak miskin. Sistem yang lagi-lagi ada andil pemerintah di situ.
Hari-hari ini aku sedang marah sekali. Rasanya tiap mendengar berita tentang government aku selalu berucap dalam hati, “Nggak, aku nggak akan ikhlas. Demi Allah kalau di dunia ini aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku akan jadi saksi di akhirat nanti bahwa ada orang-orang yang dengan powernya membuat policy yang semenyusahkan orang itu.”
Aku udah lama nggak mengamini doa di acara-acara formal yang memohon ampun untuk para pemimpin.. enggak, enggak. You know, ya Allah. Aku nggak akan mengampuni, aku mengutuk. Bahkan kalau bisa mendoakan azab aku akan dengan khusyu ikut berdoa. Demi apapun.
Kita miskin ini salah pemerintah. Orangtuaku miskin juga salahnya pemerintah. Pemerintah nggak mau kasih kesempatan orang-orang kayak kita untuk naik kelas — yang ada mereka suka malakin kelas menengahnya dengan aturan pajak yang aneh-aneh dan nggak jelas return-nya.
Pemerintah membiarkan orang diupah tidak manusiawi, pemerintah tidak bisa menciptakan kepastian hukum dan iklim bisnis yang kondusif sehingga investor mau datang dan membuka lapangan pekerjaan, pemerintah tidak memberikan pendidikan yang layak ke anak-anak Indonesia, pemerintah tidak mengatur bisnis properti sehingga harga rumah nggak masuk akal untuk kebeli, pemerintah juga yang tidak mengatur uang pajak dengan mindful, merekalah nggak kompeten.
